[:en]oleh: Drs. Kusnadi, M.A.,
Antropolog Fakultas Sastra, Universitas Jember
Dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain, kemiskinan yang menimpa masyarakat nelayan, khususnya nelayan-nelayan kecil/tradisional atau nelayan buruh terasa sangat berat dan membebani kelangsungan hidup mereka. Berbagai sebab yang mendasari kemiskinan ini sangat kompleks dan saling terkait. Akibat-akibat kemiskinan dapat menjadi sebab bagi lestarinya kemiskinan nelayan. Rangkaian dari hukum sebab-akibat dalam kemiskinan nelayan tidak mudah diuraikan. Walaupun demikian, peluang untuk mengatasi kemiskinan nelayan tetap terbuka lebar. Sebagai suatu kelompok sosial yang rentan dan terbatas kemampuannya dalam mengakses secara optimal sumber daya yang tersedia di lingkungannya, masyarakat nelayan memiliki daya tahan yang tinggi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Mereka akan mengeksplorasi dan mengais potensi sumber daya yang tersisa serta mendayagunakan modal sosial-budaya yang dimiliki sebagai basis membangun otonomi dan kemandirian hidup. Sikap-sikap demikian merupakan modal pembangunan masyarakat nelayan yang sangat vital, strategis, dan berharga. Sumber daya manusia masyarakat nelayan dan potensi sosial-budaya yang mereka miliki merupakan modal pembangunan nasional yang sangat menentukan pasang naik atau pasang surut pembangunan sektor perikanan dan kelautan. Selama ini, mereka telah berjasa sebagai pelaku pembangunan nasional untuk meningkatkan produktivitas perikanan tangkap dan budi daya perairan, serta mendatangkan devisa negara. Oleh sebab itu, upaya-upaya mengatasi kemiskinan nelayan yang didasarkan pada pendekatan kebutuhan kongkret dan substantif, skala prioritas, konteks lokalitas, dan berorientasi ke depan merupakan bagian dari rencana strategis untuk menyelamatkan modal pembangunan bangsa.
Kebijakan atau model pembangunan yang bersifat terpadu merupakan pilihan ideal untuk membangun kawasan dan masyarakat pesisir yang sekaligus diharapkan berimplikasi pada keefektifan mengatasi kemiskinan masyarakat nelayan. Aktualisasi kebijakan demikian membutuhkan biaya-biaya operasional yang besar dengan hasil optimal. Pada masa mendatang jika orientasi pembangunan nasional telah menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu basis penentu masa depan bangsa dan payung kebijakan nasional untuk mengamankan orientasi pembangunan tersebut sudah ditetapkan, niscaya model pembangunan kawasan pesisir dan masyarakat nelayan secara terpadu, yang melibatkan beberapa pelaku pembangunan, merupakan suatu kebutuhan yang relevan diterapkan.
