Hefner (1999: 4-5) secara jeli mengingatkan tentang kehadiran budaya konsumsi dalam kehidupan masyarakat Tengger yang semakin meningkat pada masa Orde Baru:
Barang-barang konsumsi buatan Jepang mulai menggantikan tradisi slametan sebagai simbol kemakmuran dan prestise. Dalam semua aspek kehidupan, tampaknya, suatu wilayah yang dulu dengan bangga pernah menghindari hirarki dan ketidaksamaan seperti yang terjadi di dataran rendah, kini mendapatkan dirinya sebagai bagian masyarakat Jawa yang lebih luas. Sebuah dunia sedang tenggelam. Surutnya dunia ini tidak saja terlibat pada naiknya pendapatan dan produksi, tetapi juga pada berubahnya dasar-dasar identitas dan otoritas. Sekalipun tidak dengan sangat sadar, penduduk wilayah pegunungan dalam dasawarsa 1970-an dan awal 1980-an dibebani oleh masalah identitas dan kemasyarakatan di tengah-tengah perubahan ekonomi. Selama berabad-abad penduduk wilayah ini menganggap diri mereka sebagai wong gunung yang berbeda dengan wong ngare. Istilah regionalis ini mereka gunakan untuk menunjukkan perbedaan dalam masalah hirarki dan pola interaksi. (cetak miring kami)
Dengan mengatakan “sebuah dunia sedang tenggelam”, Hefner tentu tidak bermaksud mengatakan bahwa masyarakat Tengger tengah kehilangan sepenuhnya karakteristik kultural sebagai wong nggunug—tidak suka berkonflik, tidak materialistis, dan tidak memperlebar jarak sosial antara si kaya dan si miskin. Ia hanya menunjukkan bahwa anggitan identitas masyarakat Tengger sebagai wong gunung sudah mengalami pergeseran dengan semakin biasanya mereka mengkonsumsi benda-benda pabrikan, seperti sepeda motor dan mobil buatan Jepang—simbol prestise baru. Periode rezim Orde Baru memang menjadi masa di mana masyarakat lokal di sebagian besar wilayah Jawa, khususnya, dan Indonesia, pada umumnya, memasuki era kapitalisme pertanian dalam arahan rezim negara.
Kebijakan Trilogi Pembangunan—stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan hasil-hasil pembangunan—menjadi formula baku untuk merancang kemajuan bangsa. Langkah konkrit bagi pertumbuhan ekonomi adalah memperbanyak investasi dalam bidang perindustrian—baik modal asing maupun swasta nasional—dan melakukan revolusi hijau dalam bidang pertanian. Faruk (1995: 84-85), dengan perspektif Marxian, menjelaskan bahwa kebijakan ekonomi Orde Baru yang terbuka dan kapitalistis telah menyulap dunia masyarakat Indonesia menjadi dunia yang sama sekali baru. Konsep dan kebijaksanaan pertumbuhan ekonomi telah menempatkan uang di pusat segala aktivitas manusia-manusianya. Lembaga-lembaga produksi dan konsumsi menjamur seperti pabrik, pasar, supermarket, bank, ratusan media massa—dari majalah, koran, tabloid, radio, televisi, dan sebagainya. Berbagai benda dan berbagai hal diperlakukan sebagai alat tukar: hasil pertanian, jasa pelayanan, suasana kenyamanan, citra-citra tubuh, dan lain-lain.
Perubahan menuju kapitalisme pertanaian ikut mempengaruhi selera kultural masyarakat lokal, sehingga beberapa aspek budaya lokal—seperti rumah yang dianggap menyatu dengan keyakinan kosmologis tradisional—ikut mengalami perubahan model arsitektur. Mujono, koodinator dhukun pandhita (pemimpin adat) se-kawasan Tengger yang bertempat tinggal di Desa Ngadas, menuturkan perihal orientasi perbaikan hidup melalui pertanian komersil dan pengaruhnya terhadap perubahan model rumah Tengger sebagai berikut:
Sejak saya kecil di zaman Pak Karno, masyarakat Ngadas memang sudah menanam sayur, tetapi tidak seluas sekarang. Kami masih menggantungkan kepada tanaman jagung. Jagung asli Tengger berusia tanam 1 tahun. Namun, tanaman jagung ternyata tidak membawa perbaikan hidup, sehingga akhirnya masyarakat memutuskan menanam kentang, wortel, kubis, dan bawang pre yang laku di pasar. Seingat saya itu mulai era 70-an akhir. Nah, awal 80-an, masyarakat mulai membangun rumah tembok dengan model kota. Memang di sebagian kecil rumah tembok tersebut, masih ada ruang khusus untuk semedi, seperti pada rumah kayu. Namun, sebagian besar sudah tidak ada. Yang tetap dipertahankan memang perapian. Untuk ngobrol sesama anggota keluarga atau tamu kerabat atau sesama warga Ngadas. Adapun tamu dari luar, ya, biasanya kami jamu di ruang tamu depan. (Wawancara, 28 Juli 2011, cetak miring kami)
Ideologi kemakmuran yang menjadi orientasi dominan dalam masyarakat di level nasional, nyatanya diikuti oleh masyarakat lokal. Mereka mulai mengubah orientasi dalam memaknai kehidupan; mementingkan capaian-capaian duniawi melalui pertanian yang “laku di pasar”. Jagung sebagai penanda pertanian subsisten Tengger, misalya, dianggap tidak bisa “membawa perbaikan hidup”. Dengan demikian, terdapat keterhubungan antara hasrat ekonomi di level lokal dengan perkembangan ekonomi di level regional maupun nasional. Kehadiran TVRI di masa Orde Baru merupakan situs penting yang menjembatani kemajuan pertanian komersil di wilayah lokal dengan gairah kemajuan di wilayah kota. Televisi ‘cap pemerintah’ ini berhasil menampilkan narasi pembangunanisme dan formasi dirkusif menjadi modern secara massif. Akibatnya, gaya hidup, selera arsitektur rumah, maupun model pakaian yang berlangsung di masyarakat desa mulai mengikuti trend yang berlangsung di kota, meskipun tidak secara menyeluruh. Meskipun peniruan yang terjadi tidak menyeluruh, budaya lokal, pada dasarnya, tidak utuh lagi.
Bergantinya rezim Orde Baru ke pemerintahan pasca Reformasi 1998, nyatanya, semakin memasukkan masyarakat lokal ke dalam rezim pasar. Pemerintah dalam tekanan IMF dan Bank Dunia, membuat regulasi-regulasi yang sesuai dengan rumus neoliberal sebagaimana berlangsung di negara-negara pasca-krisis moneter lainnya: (1) memperluas industri dan investasi swasta (transnasional maupun nasional); (2) privatisasi BUMN; dan, (3) pengurangan subsidi sosial (Clarke, 2005; Lapavitsas, 2005; Duménil & Lévy, 2005; Palley, 2005; Harvey, 2007; England & Ward, 2007; Christian Chua, 2009). Dalam kondisi tersebut, masyarakat lokal dituntut untuk “lebih keras bekerja” agar bisa melanjutkan tradisi konsumsi yang diwarisi dari Orde Baru. Tidak mengherankan kalau migrasi ke kota ataupun menjadi tenaga kerja di luar negeri masih menjadi pilihan utama bagi mereka yang tidak mempunyai lahan garap atau sudah bosan menjadi buruh tani. Mereka memilih menjadi menjadi buruh pabrik, pembantu rumah tangga, ataupun menjadi pedagang makanan. Dengan uang yang dihasilkan dari kota ataupun mancanegara mereka bisa membangun rumah, membeli sepeda motor, dan kebutuhan-kebutuhan konsumtif lainnya.
Bagi masyarakat dengan lahan garap pertanian yang masih luas, seperti Tengger, menekuni kerja-kerja pertanian masih menjadi pilihan utama. Selain itu, mereka juga bekerja di sektor pariwisata. Karena semakin menguatnya tradisi nilai tukar, gotong-royong dalam kerja-kerja pertanian yang dulu menjadi karakteristik kearifan masyarakat Tengger dan masyarakat lokal lainnya semakin hilang dari ruang kultural desa. Bahkan nilai-nilai kejujuran yang dulunya dibangga-banggakan sebagai kearifan lokal mereka, mulai pudar karena kuatnya hasrat ekonomi. Berikut ilustrasi dari perubahan tersebut.
28 Juli 2011, pukul 18.00, setelah melakukan wawancara dengan dhukun pandhita Mujono di Ngadas, Sukapura, Probolinggo, kami menuju sebuah hotel. Ternyata semua kamar sudah penuh. Dua pemuda mengenakan sarung yang diselempangkan dari dada sampai punggung mendatangi kami berdua. Mereka menawarkan penginapan di rumah penduduk, tepatnya di Desa Wonokerto, di bawah Ngadas. Kepada kami mereka menawarkan harga Rp. 200.000 per kamar. Karena waktu sudah beranjak malam, kami menyepakati harga itu. Lalu, mereka berdua mengantarkan kami ke rumah yang dituju. Tuan rumah menyambut kami dengan ramah. Setelah memasukkan barang-barang ke kamar, kami berdua bercengkrama dengan mereka berdua, sembari menikmati kopi yang disuguhkan. Ketika tahu kami sedang melakukan penelitian, mereka berdua kaget. Si Bapak mengatakan, “Kalau tahu penelitian, tarifnya ndak segitu, Mas. Ya, separuhlah. Saya ndak ikut menentukan harga, ya, dua anak muda tadi yang menentukan harga.”
Dalam kehidupan ritual kejujuran memang masih eksis, tetapi kalau sudah terkait dengan persoalan uang, kejujuran hanya menjadi ‘nyanyian kosong’. Maka, memahami kearifan lokal tidak bisa semata-mata hanya berdasarkan cerita para pemuka adat yang memang mempunyai tugas untuk menyuarakan ketradisian, tetapi juga harus melihat secara jeli praktiknya dalam kehidupan sehari-hari ketika orientasi ekonomi sudah sangat dominan. Kuatnya hasrat ekonomi dan keinginan menjadi modern, memunculkan keberantaraan dan ambivalensi kultural dalam subjektivitas lokal. Keinginan untuk meyakini nilai-nilai tradisional sebagai kekuatan ideologis kolektif, harus berbenturan dengan menguatnya hasrat ekonomi modern untuk memenuhi kebutuhan hidup, budaya konsumsi, dan kekayaan sebagai status sosial. (ikwan & andang)
Artiket Terkait :