[:en]Oleh: Kusnadi   Abstrak Eksklusi sosial (social exclusion) merupakan persepsi kolektif yang ada di dalam dan di luar masyarakat nelayan. Persepsi ini membatasi nelayan mengakses berbagai macam sumber daya yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Keterbatasan akses mengakibatkan nelayan terjebak dalam jeratan kemiskinan yang berkelanjutan. Kemiskinan juga melestarikan eksklusi sosial. Program pemberdayaan diharapkan dapat menetralisasi eksklusi sosial, mengatasi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan. Kata kunci: nelayan, kemiskinan, eksklusi sosial, dan...Read More

[:en]Oleh: Kusnadi   Kasus kekerasan sosial terhadap pemeluk aliran Syiah di Sampang, Madura bulan lalu, tidak hanya menggoreskan duka yang mendalam bagi keluarga korban dan melukai asas berbagi tenggang rasa dalam keragaman paham keagamaan, tetapi juga menambah daftar baru praktik kekerasan sosial di Sampang yang mengundang perhatian publik, setelah Peristiwa Nipah pada paruh pertama 1990-an dan konflik politik Pilbup Sampang tahun 2000-2005. Peristiwa Nipah merupakan kekerasan negara (state) terhadap masyarakat...Read More

[:en]Oleh: Kusnadi “Berbuatlah untuk masyarakat sekalipun kecil” adalah komitmen pemihakan sosial yang patut diwujudkan. Kita mungkin lebih mudah berbicara tentang isu-isu pembangunan bangsa secara makro, walaupun sulit direalisasikan dan hanya menjadi bagian dari pelatihan intelektual (intelectual exercise) yang tidak berkesudahan. Oleh sebab itu, dengan bekal modal budaya yang dimilikii, kalangan perguruan tinggi memiliki peluang dan ruang untuk memasuki dan mengelola problematik sosial ekonomi yang ada di masyarakat, yang biasanya berwujud...Read More

[:en]Oleh: Kusnadi Dalam era otonomi daerah ini dan ketika lembaga-lembaga suprastrktur politik atau infrastruktur politik belum berfungsi maksimal untuk mewujudkan aspirasi rakyat dalam pembangunan, kedudukan dan peran lembaga-lembaga adat bagi masyarakat adat, masyarakat lokal, atau masyarakat di daerah menjadi sangat penting. Peran lembaga-lembaga adat tidak dapat dipisahkan dari isu-isu kebijakan pengelolaan sumber daya pembangunan daerah yang berpengaruh terhadap kepentingan dan hajat hidup orang banyak. download file[:]Read More

[:en]Oleh: Kusnadi Dalam masa otonomi daerah ini yang pendekatan pembangunannya berorientasi pada aspek kewilayahan, eksplorasi etnisitas sebagai ideologi perjuangan kelompok-kelompok masyarakat yang dirugikan oleh kebijakan pembangunan daerah akan semakin berpeluang. Gagasan sebagian mayarakat beberapa waktu yang lalu untuk membentuk Kabupaten Jember Selatan, Banyuwangi Selatan, atau Kabupaten Sumenep Kepulauan, harus dilihat sebagai persoalan konflik politik-kebijakan berbasis etnisitas dengan pemerintah kabupaten setempat. Mereka bisa saja menggunakan basis legitimasi berdasarkan unsur-unsur etnisitas yang...Read More