[:en]oleh: Drs. Kusnadi, M.A.,
Antropolog Fakultas Sastra, Universitas Jember
Atmosfir politik di era reformasi dan otonomi daerah telah memberikan keleluasaan pada masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Di samping itu, untuk mengoptimalkan keterlibatan partisipasi warga masyarakat dan lembaga-lembaga nonpemerintah dalam pembangunan daerah diperlukan keterbukaan perilaku aparatur dan kelembagaan pemerintah daerah dan kemampuan mereka mengelola aspirasi masyarakat sebagai modal sosial dan energi pembangunan daerah. Dalam hal ini, kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan ketersediaan dukungan sumber daya yang memadai sangat diperlukan untuk merespons aspirasi, prakarsa, dan partisipasi masyarakat, serta mengimplementasikan program-program pembangunan daerah. Prakarsa, aspirasi, dan partisipasi masyarakat perlu disediakan kanalisasi agar menjadi sesuatu yang positif bagi upaya merumuskan program pembangunan daerah dan mencapai keberhasilannya.
Lebih dari itu, keberhasilan mencapai tujuan pembangunan daerah dalam rangka memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat sangat bergantung pada komitmen/tanggung jawab kolektif, silaturahmi, dan kepedulian di antara pemerintah daerah dan seluruh komponen warga masyarakat. Komitmen dan kepedulian ini harus secara terus-menerus dipelihara dan dipupuk, sehingga akan menjadi modal sosial yang strategis untuk mengatasi dan mengantisipasi berbagai persoalan yang muncul ketika program-program pembangunan daerah diimplementasikan.