[:en]Oleh: Kusnadi “Berbuatlah untuk masyarakat sekalipun kecil” adalah komitmen pemihakan sosial yang patut diwujudkan. Kita mungkin lebih mudah berbicara tentang isu-isu pembangunan bangsa secara makro, walaupun sulit direalisasikan dan hanya menjadi bagian dari pelatihan intelektual (intelectual exercise) yang tidak berkesudahan. Oleh sebab itu, dengan bekal modal budaya yang dimilikii, kalangan perguruan tinggi memiliki peluang dan ruang untuk memasuki dan mengelola problematik sosial ekonomi yang ada di masyarakat, yang biasanya berwujud...Read More

[:en]Oleh: Kusnadi Dalam era otonomi daerah ini dan ketika lembaga-lembaga suprastrktur politik atau infrastruktur politik belum berfungsi maksimal untuk mewujudkan aspirasi rakyat dalam pembangunan, kedudukan dan peran lembaga-lembaga adat bagi masyarakat adat, masyarakat lokal, atau masyarakat di daerah menjadi sangat penting. Peran lembaga-lembaga adat tidak dapat dipisahkan dari isu-isu kebijakan pengelolaan sumber daya pembangunan daerah yang berpengaruh terhadap kepentingan dan hajat hidup orang banyak. download file[:]Read More

[:en]Oleh: Kusnadi Dalam masa otonomi daerah ini yang pendekatan pembangunannya berorientasi pada aspek kewilayahan, eksplorasi etnisitas sebagai ideologi perjuangan kelompok-kelompok masyarakat yang dirugikan oleh kebijakan pembangunan daerah akan semakin berpeluang. Gagasan sebagian mayarakat beberapa waktu yang lalu untuk membentuk Kabupaten Jember Selatan, Banyuwangi Selatan, atau Kabupaten Sumenep Kepulauan, harus dilihat sebagai persoalan konflik politik-kebijakan berbasis etnisitas dengan pemerintah kabupaten setempat. Mereka bisa saja menggunakan basis legitimasi berdasarkan unsur-unsur etnisitas yang...Read More

[:en]Oleh: Drs. Kusnadi, M.A.   Abstrak   Dalam artikel ini, penulis mengidentifikasi tentang kedudukan dan peranan perempuan pesisir yang terkait dengan sistem pembagian kerja secara seksual dan implikasi sosial, ekonomi, dan budaya dari kebijakan modernisasi perikanan. Berdasarkan basis sistem gender masyarakat pesisir, modernisasi perikanan telah meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan pesisir dalam kegiatan domestik dan publik. Kaum perempuan mengambil peranan sosial ekonomi yang semakin besar, dibandingkan dengan para laki-lakinya. Karena...Read More

[:en]Oleh: Kusnadi Abastract The political violence taking place at the end of Abdurrahman Wahid’s administration was just a contemporary case having more political contents than the cultural one. It was not the manifestation of “the Tapal Kuda” characteristics. Therefore the Pendhalungan culture is a cultural capital that can be employed to develop a civil society in the Tapal Kuda area in the future. The Pendhalungan culture has no contribution to...Read More